Alasan Perlu Evaluasai BOK berkaitan dengan MDGs

Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konperensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tangga 18 September 2000 (Juknisbok, 2011).

Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitment untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani  penyelesaian terkait dengan  isu-isu yang sangat  mendasar   tentang pemenuhan  hak  asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu, Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua, Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan, Menurunkan Angka Kematian Anak, Meningkatkan Kesehatan Ibu, Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

MDGs sebagai tujuan  pembangunan global dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai jaminan hak asasi warga negara dan investasi keberhasilan pembangunan bangsa menjadi dasar  pemerintah mengalokasikan dana khusus  dalam bentuk Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) yang di mulai tahun 2010.Permenkes Nomor 210/Menkes/Per/I/2011 (Juknis, 2011).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh agar terwujud masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak yang salah satunya diwujudkan dengan pembangunan Puskesmas dan jaringannya.

Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, antara lain adalah keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan. Beberapa pemerintah daerah mampu mencukupi kebutuhan biaya operasional kesehatan Puskesmas di daerahnya. Di saat yang sama, tidak sedikit pula pemerintah daerah yang masih sangat terbatas dalam hal alokasi untuk biaya operasional Puskesmas di daerahnya. Sementara itu, masih terjadi disparitas antar berbagai determinan sosial di masyarakat yang meliputi perbedaan antar wilayah, antar pendidikan masyarakat, antar sosial ekonomi masyarakat dan determinan sosial lainnya.

Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah agar peran dan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar semakin meningkat. Dukungan pemerintah bertambah lagi dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas sebagai kegiatan inovatif di samping kegiatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sebagai tolok ukur kwalitas pelayanan kesehatan yang semakin merata, berkualitas dan berkeadilan.

UPT puskesmas patimuan adalah salah satu puskesmas dari 40 puskesmas di kabupaten cilacap.  letaknya sebuah kecamatan di perbatasan propinsi jawa tengah dan jawa barat. Puskesmas ini tergolong puskesmas yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten cilacap dengan jarak kurang lebih 70 km,dengan wilayah kerja yang luas dan beberapa medan yang sulit terjangkau terutama jika musim penghujan ikut serta dengan gigih meningkatkan cakupan SPM bidang kesehatan.

Laporan hasil cakupan kegiatan BOK tingkat puskesmas Patimuan Kabupaten Cilacap pada tahun 2010 yaitu K4 95,44%, Komplikasi kebidanan yang diatangani 95,00%, pertolongan persalinan nakes 95,00%, pelayanan nifas 86,97%, neunatus dengan komplikasi yang ditangani 94,4%, cakupan kunjungan bayi 54,3%, cakupan desa UCI 100%, cakupan pelayanan anak balita 86,82%, balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100%, pemberian MP ASI umur 6-24 bulan dari keluarga miskin 100%, penjarianag siswa SD dan setingkat 100%, cakupan peserta KB aktif 68,11%, cakupan penemuan dan penaganan penderita penyakit 100%, dan cakupan desa siaga aktif dan pembinaan UKBM 87,50%.

Pentingnya evaluasi dilakukan pada evaluasi BOK ini sebagai bahan pertimbangan untuk melihat hasil tujuan evaluasi dan dapat memberikan gambaran hasil evaluasi BOK yang dilakukan pemerintah melalui puskesmas dan jaringannya sesuai juknis.